Didi Carsidiawan

menggali inspirasi, menggali potensi

MENGUNGKAP PENYEBAB LAMBATNYA PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH

rupiahSejak ditetapkannya tiga paket undang-undang keuangan negara yaitu UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, pengelolaan keuangan negara diharapkan lebih baik dari tahun-tahun sebelum diterbitkannya tiga paket undang-undang tersebut. Ketiga paket undang-undang tersebut diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas dan keterbukaan, akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dalam rangka mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan negara.

Sejak tahun 2005 sesuai amanat UU No. 17/2003 tentang keuangan negara, telah dilakukan perubahan format baru belanja negara guna mewujudkan format belanja negara yang lebih transparan dan tidak tumpang tindih, dimana tidak membedakan lagi antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Dalam struktur dan format APBN berdasarkan UU No. 17/2003 itu, belanja negara meliputi belanja-belanja yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat, dan untuk pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Jenis belanja meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja pembiayaan bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Sedangkan belanja untuk pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yaitu berupa transfer ke daerah dalam bentuk pengeluaran/alokasi anggaran berupa dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah, dan berupa dana otonomi khusus dan penyesuaian yang meliputi dana otonomi khusus dan dana penyesuaian.

Untuk mempercepat proses pembangunan dan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi, diperlukan proses penyerapan belanja negara yang dinamis dan terjadwal. Mengingat fungsi anggaran negara sebagaimana tersebut dalam UU No. 17/2003 adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran negara yang mencakup penerimaan dan pengeluaran negara berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Permasalahan Penyerapan Dana

Kendatipun undang-undang tentang keuangan negara telah dihasilkan lima tahun yang lalu, dan perangkat undang-undang tentang perbendaharaan negara yaitu UU No. 1 tahun 2004 telah dipraktekan dalam empat tahun terakhir ini, namun masalah lambatnya penyerapan dana APBN oleh kementerian negara/lembaga dan satker-satker di bawahnya masih saja terus terjadi.

Berdasarkan data yang penulis himpun dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2006 dan 2007, realisasi belanja pemerintah pusat yang sebagian dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga maupun dana yang ditransfer ke daerah berupa dana perimbangan, belum mencerminkan persentase yang menggembirakan berdasarkan periode per semester. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

data-serapan-abpn2008 Dari data tersebut dapat diketahui bahwa penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat semester pertama tahun anggaran 2006 dan 2007 masing-masing hanya sebesar 31,41% dan 33,42% dari pagu anggarannya, dan penyerapan belanja ke daerah masing-masing sebesar 47,07% dan 41,41%. Sedangkan sampai dengan akhir tahun anggaran 2006 dan 2007, penyerapan belanja pemerintah pusat masing-masing sebesar 92,01% dan 101,29% dari pagu anggarannya, dan penyerapan belanja ke daerah masing-masing sebesar 102,41% dan 99,63%.

Pada semester pertama tahun anggaran 2006, rendahnya persentase penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat (31,41%) lebih disebabkan karena terlalu rendahnya realisasi belanja oleh kementerian negara/lembaga (K/L) yaitu belanja barang (24,47%), belanja modal (20,58%), belanja bantuan sosial (29,91), dan selebihnya adalah belanja non-K/L yaitu subsidi (12,86%), Sedangkan rendahnya persentase penyerapan anggaran belanja ke daerah lebih disebabkan karena rendahnya penyerapan Dana Bagi Hasil (28,49%), Dana Alokasi Khusus (12,13%), dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (17,89).

Pada semester kedua atau akhir tahun anggaran 2006, meskipun belanja pemerintah pusat secara keseluruhan mencapai 92,01%, tetapi realisasi oleh kementerian negara/lembaga berupa belanja barang (85,00%) dan belanja modal (82,36) masih terbilang rendah.

Sama halnya dengan semester pertama tahun 2006, rendahnya persentase penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat (33,42%) pada semester pertama tahun anggaran 2007, juga lebih disebabkan karena terlalu rendahnya realisasi anggaran oleh kementerian negara/lembaga dalam bentuk belanja barang (21,87%), belanja modal (16,80%), dan belanja bantuan sosial (28,49%), selebihnya adalah belanja non-K/L yaitu subsidi (37,67%) dan belanja lain-lain (9,52%). Sedangkan rendahnya persentase realisasi anggaran belanja ke daerah lebih disebabkan karena rendahnya penyerapan Dana Bagi Hasil (13,21%), Dana Alokasi Khusus (12,08%), dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (4,15%).

Pada semester kedua atau akhir tahun anggaran 2007, meskipun realisasi belanja pemerintah pusat secara keseluruhan melampaui anggarannya (101,29%), tetapi realisasi belanja barang (83,53%), belanja modal (85,66%), dan belanja lain-lain (60,59%) masih terbilang rendah.

Bagaimana dengan tahun anggaran 2008? Berdasarkan data yang diperoleh dari http://www.detikfinance.com (07/07/2008) penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat sampai dengan 30 Juni 2008 sebesar 35,41% dari total anggarannya yang sebesar Rp697,071 triliun (APBN-P 2008). Bahkan, berdasarkan data dari www.anggaran.depkeu.go.id. realisasi anggaran belanja kementerian/lembaga sampai 30 Juni 2008 baru mencapai Rp81,827 triliun atau 28,20% dari pagu anggaran belanja kementerian/lembaga yang ditetapkan dalam APBN-P 2008 sebesar Rp290,022 triliun.

Menurut catatan Depkeu, (www.anggaran.depkeu.go.id) realisasi belanja negara per 31 Oktober 2008 meliputi belanja pegawai sebesar Rp 95,7 triliun atau 77% dari pagu APBN-P 2008, belanja barang Rp 34,7 triliun (51,5%), belanja modal Rp 39,4 triliun (64%), subsidi BBM Rp 118,6 triliun (93,5%), dan subsidi listrik Rp 53,6 triliun (89%). Sampai akhir tahun anggaran 2008 diprediksi penyerapan anggarannya sekitar 90 persen.

Dalam prakteknya, selain untuk belanja subsidi, pembayaran bunga utang, dan belanja lain-lain, belanja pemerintah pusat sebagian dialokasikan kepada seluruh kementerian negara dan lembaga, sehingga rendahnya penyerapan/realisasi belanja pemerintah pusat juga mencerminkan ketidakmampuan pemerintah yang dalam hal ini adalah kementerian negara/lembaga beserta satker-satker di bawahnya untuk melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN. Lambatnya penyerapan belanja negara ini jelas sangat merugikan karena akan berdampak pada rendahnya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Faktor-Faktor Penyebab

Kenapa penyerapan anggaran dari tahun ke tahun sejak reformasi keuangan negara dilakukan justru selalu menimbulkan permasalahan lambatnya dalam penyerapan APBN? Beberapa sebab di bawah ini mungkin atau dapat diduga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi keterlambatan dalam penyerapan APBN, khususnya oleh kementerian negara/lembaga.

a. Kendala Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

Sejak diterbitkannya Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, proses pengadaan barang dan jasa seakan menjadi momok bagi para pengguna barang/jasa, panitia pengadaan, maupun pejabat pengadaan. Ketakutan unsur-unsur yang terlibat dalam proses PBJ kepada aparat pengawasan seperti BPK, Itjen, BPKP, dan lebih-lebih terhadap KPK, disinyalir menjadi penyebab terhambatnya proses tender pengadaan. Mereka lebih memilih bersifat hati-hati, ragu-ragu, dan bahkan menunggu. Ketakutan itu pula yang menyebabkan banyak pejabat yang enggan ditunjuk menjadi pemimpin proyek atau panitia pengadaan.

Keterlambatan pelaksanaan PBJ juga bisa terkait dengan persyaratan yang tercantum dalam pasal 9 (1) butir c Keppress 80 tahun 2003 yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa harus memenuhi persyaratan memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. Padahal, untuk mendapatkan sertifikat keahlian PBJ harus melalui serangkaian ujian sertifikasi yang cukup berat dengan tingkat kelulusan yang sangat rendah. Hal itu menyebabkan terjadinya kelangkaan pegawai maupun pengguna barang/jasa yang bersertifikat. Akibat yang terjadi adalah pelaksanaan PBJ terhambat yang berakibat pada penyerapan anggaran yang rendah.

b. Tidak disiplinnya penyampaian laporan keuangan ke KPPN (rekonsiliasi) menyebabkan satker terkena sanksi penundaan pencairan.

Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-02/PB/2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Perdirjen Nomor 19/PB/2008 tentang pengenaan sanksi oleh KPPN atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan keuangan setiap bulan sebagai bahan rekonsiliasi ke KPPN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Arsip Data Komputer, selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir.

Sanksi yang dikenakan jika terjadi keterlambatan yaitu berupa penundaan penerbitan SP2D atas SPM yang diajukan oleh satker dengan pengecualian terhadap SPM belanja pegawai, SPM-LS, dan SPM Pengembalian. Bagi satker-satker yang SDM-nya masih kurang dalam hal penguasaan aplikasi SAK dan SIMAK-BMN, hal ini tentu bisa menjadi kendala dalam proses penyampaian laporan keuangan yang berdampak satker tersebut terkena sanksi penundaan pencairan dana oleh KPPN.

c. Perencanaan anggaran tidak matang menyebabkan anggaran harus direvisi

Perencanaan adalah siklus penting dalam penyusunan anggaran, karena dapat menentukan arah dalam pelaksanaan anggaran, dapat menentukan tercapai tidaknya sebuah sasaran dengan baik. Meskipun perencanaan yang baik belum tentu menghasilkan pencapaian sasaran yang baik pula, namun perencanaan yang buruk sudah tentu akan menghasilkan pencapaian sasaran yang buruk.

Perencanaan anggaran yang tidak matang sering menyebabkan anggaran belanja harus direvisi. Bahkan dalam pengajuan penyusunan anggaran yang tidak disertai dokumen pendukung yang memadai, seperti Term of Reference (TOR), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan lain-lain, menyebabkan anggaran yang diajukan diberi tanda bintang. Padahal, revisi dan “penghilangan” anggaran bertanda bintang memerlukan proses yang memakan waktu. Lebih parah lagi apabila revisi anggaran dilakukan beberapa kali, sehingga berakibat proses penyerapan belanja terhambat.

d. Kurangnya rencana penyerapan anggaran belanja yang terjadwal dengan baik

Rencana penyerapan anggaran memang telah dicantumkan dalam DIPA tetapi terkadang hal itu hanya formalitas saja, dimana setiap pagu belanja berdasarkan kegiatan dan sub kegiatan cukup dibagi dengan dua belas bulan. Tentu ini tidak mencerminkan rencana penyerapan anggaran yang sesungguhnya, mengingat volume dan besaran pencairan dana setiap bulan tidaklah sama, kecuali untuk pengeluaran tertentu misalnya belanja gaji. Jika tidak ada rencana penyerapan dana yang terukur, akan menyebabkan satker tidak mempunyai pedoman yang tepat kapan anggaran belanja seharusnya digunakan atau direalisasikan.

Alternatif Solusi

a. Untuk menghilangkan kesan “angker” dalam Keppres 80 tahun 2003, maka beberapa pasal harus direvisi, khususnya pasal-pasal yang meragukan dan mengandung multitafsir. Untuk hal ini, data dari Bisnis Indonesia online, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, telah mendesak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) segera memperbaiki pasal-pasal yang meragukan atau multitafsir dalam Keppres No.80/2003 paling lambat Januari atau Februari 2009. Bahkan, untuk mengantisipasi kelangkaan personil pengelola pengadaan, LKPP sebagaimana tertulis dalam situsnya www.lkpp.go.id, mengeluarkan langkah-langkah kebijakan berupa menerbitkan Surat Edaran (oleh Meneg PPN/Kepala Bappenas) mengenai alternatif kebijakan yang dapat diambil oleh setiap instansi pemerintah untuk mengantisipasi akan kekurangan personil pengelola pengadaan yang bersertifikat, yaitu: a). Membentuk unit layanan pengadaan; b). Bagi para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak wajib bersertifikat; c). Dapat meminjam panitia pengadan dari unit kerja lain.

b. Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi antara KPPN dengan satker tentang pentingnya kesadaran menyampaikan laporan keuangan sebagai bahan rekonsiliasi, dan menerapkan sanksi yang lebih tegas bagi satker yang terlambat menyampaikan laporan. Selain itu, untuk meningkatkan SDM satker dalam mengelola SAI, perlu ditindaklanjuti dengan diklat, pelatihan, atau penyuluhan yang memadai dan berkelanjutan.

c. Melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada satker-satker dengan melibatkan instansi terkait seperti Bappenas dan DJA maupun DJPB dalam proses penyusunan perencanaan anggaran yang lebih baik dan lebih terukur.

d. Penggunaan aplikasi PERAN (realisasi dan rencana penarikan) seperti yang diterapkan mulai tahun anggaran 2008 diberlakukan dengan sasaran periode yang lebih lama, bukan hanya diterapkan pada tiga bulan terakhir sebelum tutup tahun anggaran. Hal ini agar proses realisasi dan rencana penarikan oleh satker dapat lebih terkontrol dengan baik.

Tulisan ini saya buat pada 24 Desember 2008, dan telah dimuat pada Buletin Anggaran dan Perbendaharaan [Buletin "A&P"] edisi bulan Maret 2009.


About these ads

April 29, 2009 - Posted by | Artikel Bebas

3 Komentar »

  1. ASSALAMU’ALAIKUM SOBAT ! KAPAN PULANG KNG ???

    Komentar oleh Bag Ops Polres Kuningan | September 16, 2009

  2. mas, saya mohon kesediaan mas untuk saya kutip beberapa isi tulisan ini, untuk karya tulis. boleh?

    Komentar oleh japs | September 25, 2010

  3. mas, minta izin saya kutip tulisannya mas ya..ada tugas bikin makalah yg saya belum paham benar karena bukan bidang saya sebelumnya..

    D4 STAN..

    Komentar oleh Rozaq | Januari 10, 2011


Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: