Didi Carsidiawan

menggali inspirasi, menggali potensi

MENGUNGKAP PENYEBAB LAMBATNYA PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH

rupiahSejak ditetapkannya tiga paket undang-undang keuangan negara yaitu UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, pengelolaan keuangan negara diharapkan lebih baik dari tahun-tahun sebelum diterbitkannya tiga paket undang-undang tersebut. Ketiga paket undang-undang tersebut diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas dan keterbukaan, akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dalam rangka mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan negara.

Sejak tahun 2005 sesuai amanat UU No. 17/2003 tentang keuangan negara, telah dilakukan perubahan format baru belanja negara guna mewujudkan format belanja negara yang lebih transparan dan tidak tumpang tindih, dimana tidak membedakan lagi antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Dalam struktur dan format APBN berdasarkan UU No. 17/2003 itu, belanja negara meliputi belanja-belanja yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat, dan untuk pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Baca lebih lanjut

Iklan

April 29, 2009 Posted by | Artikel Bebas | 5 Komentar